Serbakabar.com – BANDUNG – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi mengajak seluruh jajaran Hubungan Masyarakat (Humas) dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mempererat sinergi dalam mengomunikasikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini dinilai krusial guna memastikan seluruh capaian pembangunan nasional dapat dipahami secara utuh, transparan, dan memberikan dampak positif bagi kepercayaan publik di seluruh pelosok negeri.
Memasuki tahun kedua masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mengakselerasi berbagai agenda strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Fokus utama tetap konsisten pada tiga pilar besar, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program kesehatan dan pendidikan unggul, serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Menyatukan Narasi di Tengah Disrupsi Informasi
Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menegaskan bahwa masifnya pembangunan di berbagai sektor—mulai dari kedaulatan pangan hingga hilirisasi industri—harus dibarengi dengan strategi komunikasi yang mumpuni. Hal tersebut disampaikan Eddy dalam forum diskusi Focus Group Discussion (FGD) Humas K/L yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/04/2026).
“Program pembangunan yang begitu luas dan kompleks harus dikomunikasikan dengan cara yang sederhana namun mendalam. Kita tidak bisa lagi bekerja secara silo atau terkotak-kotak. Sinergi antar-K/L menjadi kunci utama untuk membangun narasi yang selaras, konsisten, dan tidak tumpang tindih sehingga mudah dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Eddy di hadapan para praktisi humas pemerintah.
Menurut Eddy, tantangan terbesar humas pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyebarkan siaran pers secara rutin, melainkan bagaimana menciptakan “narasi tunggal” yang kuat. Narasi ini harus fleksibel untuk diadaptasi oleh masing-masing lembaga namun tetap berpijak pada visi besar Presiden. Hal ini bertujuan agar pesan pemerintah tidak terfragmentasi yang justru dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Komunikasi Empatik dan Pemanfaatan Teknologi Mutakhir
Dalam paparannya yang komprehensif, Eddy juga menyoroti perubahan paradigma komunikasi di era digital yang sangat cepat. Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang efektif harus mampu menyentuh sisi emosional dan relevansi hidup masyarakat sehari-hari. Humas pemerintah diminta untuk tidak hanya menonjolkan angka-angka statistik atau data teknis, tetapi juga mengangkat kisah-kisah keberhasilan (success stories) nyata dari lapangan.
“Komunikasi yang baik bukan sekadar menyampaikan informasi birokratis, tetapi tentang membangun kepercayaan (trust building). Kita harus menggunakan pendekatan yang empatik. Masyarakat perlu merasakan bagaimana kebijakan pemerintah, seperti program makan bergizi atau bantuan modal UMKM, berdampak langsung pada kualitas hidup mereka. Pesan harus menyentuh sisi humanis agar masyarakat merasa memiliki program tersebut,” tambah Eddy.
Untuk mencapai target tersebut, Kemensetneg mendorong optimalisasi new media dan pemantauan isu berbasis teknologi pintar. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan big data analytics dalam memantau sentimen publik menjadi keharusan. Dengan teknologi ini, humas dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi krisis komunikasi dan merespons isu secara cepat sebelum berkembang menjadi opini negatif yang liar di media sosial.
Mendorong Partisipasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Selain sebagai sarana diseminasi, komunikasi publik juga diharapkan menjadi jembatan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan bukan hanya agenda dari atas ke bawah (top-down), tetapi sebuah gerakan bersama yang melibatkan aspirasi publik. Eddy mengingatkan bahwa tanpa dukungan publik, kebijakan yang paling bagus sekalipun akan sulit mencapai efektivitas maksimal.
FGD yang berlangsung interaktif ini juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik (best practices) antar-instansi. Bank Indonesia, sebagai tuan rumah, turut memberikan wawasan mengenai cara mereka mengomunikasikan kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar yang seringkali dianggap rumit oleh masyarakat awam, menjadi konten yang lebih populer, visual, dan edukatif bagi generasi milenial dan Gen Z.
Di akhir sesi, Eddy Cahyono kembali menekankan bahwa peran praktisi humas adalah sebagai garda terdepan atau wajah pemerintah. Keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo—mulai dari penguatan pertahanan hingga transformasi digital di pedesaan—sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan ikut serta mengawal program-program tersebut.
Dengan komitmen sinergi yang lebih kuat pasca-FGD di Bandung ini, diharapkan seluruh humas K/L mampu bergerak dalam satu irama yang sama. Tujuannya jelas: menghadirkan optimisme nasional, memperkokoh legitimasi pemerintah, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan dapat dirasakan manfaatnya dan diketahui oleh rakyat melalui komunikasi yang jujur, inovatif, dan humanis.
