Serbakabar.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/05/2026). Agenda utama dalam rapat tertinggi tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dokumen strategis ini akan menjadi landasan awal sekaligus bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Momentum penyampaian KEM-PPKF kali ini terasa sangat istimewa dan penuh makna lantaran bertepatan langsung dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Setibanya di lokasi acara, Kepala Negara langsung disambut hangat oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di area lobi utama Gedung Nusantara. Tak lama berselang, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Wakil Ketua DPR RI berjalan bersama menuju ruang sidang paripurna. Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI sebelum akhirnya mempersilakan Presiden Prabowo naik ke podium untuk menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan para anggota dewan, menteri Kabinet Merah Putih, serta duta besar negara sahabat.
Dalam awal pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dengan lantang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen teknis yang berisi angka-angka statistik dan perhitungan akuntansi semata. Lebih dari itu, Kepala Negara menyatakan bahwa APBN merupakan sebuah instrumen perjuangan strategis yang fundamental untuk membangun bangsa. Seluruh arsitektur keuangan negara harus dirancang dan dikelola secara optimal demi mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam menciptakan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.
Di hadapan ratusan anggota dewan dan tamu undangan yang hadir, Kepala Negara juga menggarisbawahi pentingnya menjaga optimisme perekonomian nasional. Sikap optimistis dan percaya diri ini harus tetap dipertahankan dengan kuat, meskipun saat ini situasi dunia sedang dikepung oleh berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi yang sangat dinamis, penuh dengan tensi ketegangan antarnegara besar, serta diliputi ketidakpastian global yang luar biasa tinggi. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus mengawal pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap berdaya tahan, kokoh, dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gejolak eksternal.
Guna mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut, Presiden memaparkan strategi pengelolaan fiskal yang sehat, pruden, dan kredibel. Kebijakan fiskal pada tahun anggaran 2027 mendatang akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung kesinambungan pembangunan nasional melalui pengalokasikan anggaran belanja yang jauh lebih tepat sasaran. Pemerintah dipastikan akan memperketat pengawasan dan menyaring program-program belanja negara agar benar-benar memberikan dampak konkret, efisien, serta memberikan nilai tambah langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo merinci sejumlah agenda prioritas nasional yang menjadi fokus utama dan pilar penting dalam arsitektur RAPBN 2027. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus paling krusial demi memastikan kemandirian bangsa di tengah ancaman krisis pangan global. Selain itu, investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan mutu sektor pendidikan serta penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau akan terus ditingkatkan secara signifikan guna mencetak generasi yang unggul. Tidak ketinggalan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada program penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perlindungan bagi sektor informal yang selama ini terbukti menjadi jaring pengaman ekonomi domestik saat menghadapi krisis.
Penyampaian dokumen KEM-PPKF ini sekaligus menandai dimulainya siklus anggaran dan pembicaraan pendahuluan yang intensif antara pihak eksekutif dan legislatif. Nota dokumen resmi yang telah diserahkan oleh Presiden nantinya akan dibahas, dibedah, dan dinalisis secara mendalam oleh komisi-komisi terkait di DPR RI bersama dengan jajaran kementerian teknis. Sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPR RI ini diharapkan dapat melahirkan postur APBN 2027 yang sangat kokoh, fleksibel, adaptif, serta mampu mengakselerasi transformasi ekonomi nasional menuju visi besar Indonesia Emas.
Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat tersebut kemudian ditutup dengan prosesi penyerahan secara simbolis dokumen KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 dari Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, yang disaksikan langsung secara seksama oleh seluruh peserta sidang dan perwakilan media yang hadir.
